Sejarah Kanwil Kemenag DIY

I. Fajar Bakti: Kelahiran di Jantung Revolusi (1946)

Eksistensi Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berakar kuat pada momentum historis berdirinya Kementerian Agama Republik Indonesia. Pada tanggal 3 Januari 1946, Presiden Soekarno menetapkan Penetapan Pemerintah No. 1/S.D. Tahun 1946, sebuah keputusan fundamental yang meresmikan hadirnya kementerian ini dalam struktur negara.

Seiring perpindahan ibu kota negara ke Yogyakarta pada masa awal kemerdekaan, kota ini tidak hanya menjadi pusat pemerintahan nasional, tetapi juga menjadi rahim bagi pengelolaan urusan agama pertama di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Menteri Agama pertama, H.M. Rasjidi, kantor pusat kementerian yang berkedudukan di Yogyakarta secara inheren menjalankan fungsi ganda: sebagai pusat komando nasional sekaligus sebagai perwakilan (Jawatan Agama) yang melayani kebutuhan keagamaan masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. Era Jawatan Agama: Konsolidasi dan Fondasi Pelayanan

Pada masa awal revolusi, institusi ini dikenal dengan nomenklatur Jawatan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Fase ini merupakan periode krusial di mana fondasi administrasi keagamaan diletakkan di tengah kecamuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Satu fakta historis yang menjadi kebanggaan sekaligus identitas khas Kanwil Kemenag DIY adalah keterlibatan langsung pucuk pimpinan Kasultanan Yogyakarta dalam struktur birokrasi kementerian. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1947, Sri Sultan Hamengkubuwono IX secara resmi ditunjuk sebagai Pimpinan Jawatan Agama DIY.

Keterlibatan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai pimpinan pertama Jawatan Agama DIY menjadi ruh bagi Kanwil Kemenag DIY hingga saat ini dalam menjalankan nilai-nilai pengabdian yang berakar pada kearifan lokal namun tetap dalam bingkai birokrasi nasional.

III. Saksi Bisu Perjalanan: Sejarah Lokasi dan Gedung

Perjalanan birokrasi Kanwil Kemenag DIY tercermin dari jejak fisik bangunan yang pernah ditempatinya. Kantor pusat pertama di era Yogyakarta berlokasi di Jalan Bintaran No. 9, sebuah bangunan di atas tanah Pakualaman Ground yang ditetapkan melalui Maklumat Kementerian Agama No. 1 tanggal 14 Maret 1946.

Selain Bintaran, geliat administrasi keagamaan juga sempat berdenyut di Jalan Wijilan dan Jalan Ngabean (lokasi yang kini menjadi MAN 2 Yogyakarta). Pada bulan Mei 1946, kantor Departemen Agama pindah ke Jalan Malioboro Nomor 10 Yogyakarta, atas jasa baik para tokoh Muhammadiyah di antaranya K.H. Abu Dardiri, K.H. Muchtar, dan Abu Bakar. Gedung-gedung ini bukan sekadar tempat bekerja, melainkan simbol kedaulatan pemerintah RI dalam mengelola kerukunan dan hak beragama di tengah situasi negara yang masih dinamis.

Pada tanggal 3 Januari 2026, dalam rangka Hari Amal Bhakti Kementerian Agama ke-80, sebuah prasasti resmi dipasang di Dalem Bintaran, Jalan Bintaran Wetan Nomor 9 Yogyakarta, yang menandai pengakuan resmi atas gedung tersebut sebagai kantor pertama Kementerian Agama RI. Upacara ini merupakan kali pertama dalam sejarah diselenggarakan di lokasi kantor pertamanya.IV. Dinamika Pembangunan dan Perjuangan Eksistensi (1957)

Memasuki pertengahan dekade 50-an, kebutuhan akan kantor yang permanen dan representatif bagi Kantor Urusan Agama DIY menjadi prioritas utama. Kronologi sejarah mencatat bahwa pada 25 September 1957, pimpinan kantor mengajukan permohonan pemakaian tanah di kawasan Kepatihan kepada Sri Paduka Kepala Daerah (Sri Sultan Hamengkubuwono IX). Langkah ini diambil karena gedung yang ditempati saat itu kerap diminta kembali oleh pihak PPAK.

Dukungan terhadap keberlanjutan instansi ini terlihat saat Pekerjaan Umum Kota Praja pada 23 November 1957 memberikan izin pembangunan gedung bertingkat (verdieping). Meski Dewan Pemerintah Daerah (DPD) Peralihan DIY pada mulanya memiliki pertimbangan lain terhadap lokasi tertentu, semangat kolaborasi antar instansi tetap terjaga dengan upaya DPD dalam membantu mencarikan alternatif lokasi pembangunan demi kelancaran tugas-tugas keagamaan di Yogyakarta.

IV. Dinamika Pembangunan dan Perjuangan Eksistensi (1957)

Memasuki pertengahan dekade 50-an, kebutuhan akan kantor yang permanen dan representatif bagi Kantor Urusan Agama DIY menjadi prioritas utama. Kronologi sejarah mencatat bahwa pada 25 September 1957, pimpinan kantor mengajukan permohonan pemakaian tanah di kawasan Kepatihan kepada Sri Paduka Kepala Daerah (Sri Sultan Hamengkubuwono IX). Langkah ini diambil karena gedung yang ditempati saat itu kerap diminta kembali oleh pihak PPAK.

Dukungan terhadap keberlanjutan instansi ini terlihat saat Pekerjaan Umum Kota Praja pada 23 November 1957 memberikan izin pembangunan gedung bertingkat (verdieping). Meski Dewan Pemerintah Daerah (DPD) Peralihan DIY pada mulanya memiliki pertimbangan lain terhadap lokasi tertentu, semangat kolaborasi antar instansi tetap terjaga dengan upaya DPD dalam membantu mencarikan alternatif lokasi pembangunan demi kelancaran tugas-tugas keagamaan di Yogyakarta.

V. Dinamika Kepemimpinan: 8 Kali Pergantian Kabinet dan 4 Menteri Agama

Salah satu fakta historis paling menonjol yang memberi warna tersendiri pada perjalanan Departemen Agama di Yogyakarta adalah betapa dinamisnya lanskap politik nasional yang melingkupinya. Selama kurun waktu 3 tahun 11 bulan 24 hari Pemerintah Pusat RI berada di Yogyakarta (4 Januari 1946–28 Desember 1949), Departemen Agama mengalami tidak kurang dari 8 kali pergantian kabinet dengan 4 orang Menteri Agama yang memegang tampuk kepemimpinan kementerian.

Dinamika ini bukan sekadar catatan administratif, melainkan cerminan nyata dari betapa berat tantangan yang dihadapi institusi ini dalam merintis pelayanan keagamaan di tengah revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan, ketidakstabilan sistem parlementer, dan ancaman agresi militer Belanda. Setiap pergantian kabinet berpotensi mengganggu kesinambungan program, namun di sinilah ketangguhan birokrasi keagamaan ini teruji.

A. Kronologi 8 Kabinet dan Menteri Agama

Berikut adalah kronologi lengkap pergantian kabinet beserta Menteri Agama yang menjabat selama Pemerintah RI berkedudukan di Yogyakarta:

No.	Kabinet	Periode	Menteri Agama	Partai	Catatan Penting
1	Syahrir I	14 Nov 1945 – 12 Mar 1946	H.M. Rasyidi (PTH)	Masyumi	Belum ada nomenklatur resmi Menteri Agama; Rasyidi sbg Menteri Negara merangkap PTH
2	Syahrir II	12 Mar – 2 Okt 1946	H.M. Rasyidi	Masyumi (Muhammadiyah)	Maklumat No.1/1946: kantor di Jl. Bintaran No.9; pindah ke Jl. Malioboro No.10 (Mei 1946)
3	Syahrir III	2 Okt 1946 – 3 Jul 1947	Fathurrahman Kafrawi	Masyumi (NU)	SK Menag No.5/1947: Sri Sultan HB IX ditunjuk Pimpinan Jawatan Agama DIY (24 Juni 1947)
4	Amir Syarifuddin I	3 Jul – 11 Nov 1947	— (kosong) / H. Anwaruddin (ad int.)	PSII	K. Achmad Asy’ari ditunjuk namun tak hadir; Anwaruddin diangkat ad interim 9 Okt 1947
5	Amir Syarifuddin II	11 Nov 1947 – 29 Jan 1948	K.H. Masykur	Masyumi (NU)	Konferensi Kemenag pertama di Yogyakarta, 13–16 Nov 1947. Masykur mundur 22 Jan 1948 bersama menteri Masyumi
6	Hatta I	29 Jan 1948 – 4 Agt 1949	K.H. Masykur	Masyumi (NU)	Agresi Militer Belanda II (19 Des 1948). Kabinet Darurat PDRI di Sumatera; Masykur tetap Menag di Jawa
7	Hatta II	4 Agt – 20 Des 1949	K.H. Masykur	Masyumi (NU)	PP No.33/1949 tentang Susunan dan Lapang Pekerjaan Kementerian Agama ditetapkan di Yogyakarta
8	Susanto (Peralihan)	20 Des 1949 – 21 Jan 1950	K.H. Masykur	Masyumi (NU)	Kabinet peralihan RI → RIS. Kemenag berangsur pindah ke Jakarta; Jawatan Pend. Agama masih di Yogyakarta s.d. 1951

B. Profil Empat Menteri Agama

Dari delapan pergantian kabinet tersebut, hanya empat tokoh yang menjabat sebagai Menteri Agama, dengan latar belakang dan masa jabatan yang berbeda-beda.

1. H.M. Rasyidi — Arsitek Pertama (1946)

H.M. Rasyidi merupakan Menteri Agama pertama Republik Indonesia. Terlahir dengan nama Saridi di Kotagede, Yogyakarta, 20 Mei 1915, beliau adalah tokoh intelektual Muslim yang kemudian meraih gelar doktor filsafat dan agama dari Universitas Sarbonne Paris (1956). Pada Kabinet Syahrir I, beliau bertugas sebagai Menteri Negara sekaligus Pelaksana Tugas Harian (PTH) Menteri Agama — sebuah peran yang lahir di tengah perjalanan, karena Kementerian Agama baru dibentuk pada 3 Januari 1946 saat kabinet sedang berjalan.

Sumbangan terbesar H.M. Rasyidi terhadap Kanwil Kemenag DIY terletak pada dua kebijakan fundamental: pertama, menerbitkan Maklumat Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1946 (14 Maret 1946) yang menetapkan Jalan Bintaran Nomor 9 sebagai kantor pertama Departemen Agama RI di Yogyakarta; dan kedua, memindahkan kantor ke Jalan Malioboro Nomor 10 pada Mei 1946 yang menjadikan Departemen Agama hadir di jantung kota Yogyakarta. Masa jabatan beliau berlangsung selama kurang lebih 7 bulan (Kabinet Syahrir I–II, November 1945–Oktober 1946).

2. Fathurrahman Kafrawi — Peletak Fondasi Keistimewaan (1946–1947)

Fathurrahman Kafrawi adalah Menteri Agama kedua yang menjabat pada masa Kabinet Syahrir III (2 Oktober 1946–3 Juli 1947). Berasal dari partai yang sama dengan pendahulunya, Masyumi, namun dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Masa jabatannya selama 9 bulan 1 hari meninggalkan warisan kelembagaan yang hingga kini menjadi kebanggaan Kanwil Kemenag DIY.

Tonggak terpenting masa kepemimpinan Fathurrahman Kafrawi adalah penerbitan Keputusan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1947 pada tanggal 24 Juni 1947 — dokumen yang menetapkan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Pimpinan Jawatan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Keputusan ini menjadi tonggak sejarah tersendiri: untuk pertama kalinya, pucuk pimpinan Kasultanan secara resmi masuk dalam struktur birokrasi Kementerian Agama, mewujudkan sinergi antara pemerintah pusat dan keistimewaan Yogyakarta. Dengan demikian, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dapat disebut sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY pertama secara de facto.

3. H. Anwaruddin — Penjaga Kesinambungan di Masa Krisis (1947)

Masa Kabinet Amir Syarifuddin I (3 Juli–11 November 1947) mencatat satu anomali dalam sejarah Kementerian Agama: jabatan Menteri Agama sempat mengalami kekosongan. K. Achmad Asy’ari dari PSII yang semula ditunjuk sebagai Menteri Agama tidak dapat hadir ke Yogyakarta, sehingga pada 9 Oktober 1947 H. Anwaruddin (PSII) diangkat sebagai Menteri Agama ad interim.

Meski masa jabatannya sangat singkat — hanya sekitar 1 bulan 2 hari hingga terbentuknya Kabinet Amir Syarifuddin II — kehadiran H. Anwaruddin menjadi penting sebagai penjaga kesinambungan pelayanan keagamaan di saat situasi politik dan keamanan paling labil, termasuk dampak Agresi Militer Belanda I yang baru saja terjadi (21 Juli–4 Agustus 1947).

4. K.H. Masykur — Menteri Agama Paling Lama dan Paling Banyak Kabinet (1947–1950)

K.H. Masykur adalah tokoh yang paling dominan dalam sejarah Kementerian Agama periode Yogyakarta. Lahir di Malang, 30 Desember 1898, santri Hadratusy Syaikh Hasyim Asy’ari (pendiri NU) ini menjabat sebagai Menteri Agama dalam empat kabinet berturut-turut: Kabinet Amir Syarifuddin II, Kabinet Hatta I, Kabinet Hatta II, dan Kabinet Susanto (Peralihan) — dengan total masa jabatan sekitar 2 tahun 2 bulan.

Kepemimpinan K.H. Masykur yang panjang dan melampaui berbagai krisis nasional — mulai dari Perjanjian Renville, Pemberontakan PKI Madiun (1948), Agresi Militer Belanda II hingga penangkapan Presiden Sukarno (19 Desember 1948) — mencerminkan stabilitas dan ketangguhan kelembagaan Kementerian Agama. Di bawah kepemimpinannya, lahir dua regulasi paling fundamental dalam sejarah Kemenag: pertama, Konferensi Kementerian Agama pertama yang diselenggarakan di Yogyakarta (13–16 November 1947); dan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 tentang Susunan dan Lapang Pekerjaan Kementerian Agama — regulasi yang menjadi dasar transformasi Jawatan Agama menjadi Kantor Agama Propinsi, cikal bakal Kanwil Kemenag DIY saat ini.

V. Transformasi Menuju Kantor Wilayah Modern

Nomenklatur “Jawatan Agama” yang lahir di masa revolusi terus berevolusi mengikuti perkembangan struktur birokrasi nasional. Perubahan-perubahan kebijakan membawa institusi ini bertransformasi menjadi Kementerian Agama.

Saat ini, Kanwil Kemenag DIY berdiri tegak di Jalan Sukonandi 8 Yogyakarta sebagai institusi vertikal yang menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di tingkat provinsi. Dengan membawahi Kantor Kementerian Agama di tingkat Kabupaten dan Kota, institusi ini terus melanjutkan warisan sejarahnya sebagai penjaga harmoni dan pelayan umat di wilayah yang dikenal sebagai pusat kebudayaan dan pendidikan ini.

---

Daftar Pustaka / Referensi

Sumber Primer:

Ahmad Bahiej, Dr. H. (Kakanwil Kemenag DIY). Sejarah dan Keberadaan Kantor Kementerian Agama RI Selama Pemerintahan Pusat RI di Yogyakarta Tahun 1946–1949. Naskah Akademik, 2025/2026.

Maklumat Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1946, tanggal 14 Maret 1946.

Keputusan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 tentang Susunan dan Lapang Pekerjaan Kementerian Agama.

SKH Kedaulatan Rakyat, 5 Januari 1946.

Sumber Sekunder:

Amelia Fauzia dan Usep Abdul Matin. Sejarah Kementerian Agama Periode Orde Lama: Kebijakan Agama dalam Masa Revolusi Demokrasi Liberal, dan Terpimpin. Jakarta: Rajawali Press, 2018.

Ismail Hasan. Sekelumit Sejarah Berdirinya dan Tugas Pokok Depag dari Masa ke Masa. t.th.

Kementerian Penerangan RI. Kabinet-Kabinet Republik Indonesia. Cetakan ke-II, Agustus 1957.

M. Fuad Nasar. Transformasi dari Kantor Voor Inlandsche Zaken ke Kementerian dan Departemen Agama. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.

PNH Simanjuntak. Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: dari Awal Kemerdekaan sampai Reformasi. Jakarta: Djambatan, 2003.